JAKARTA - Semakin terbatasnya lahan untuk kawasan perumahan dan permukiman di Jakarta dikhawatirkan membuat Ibukota Jakarta menjadi tidak ramah untuk tempat tempat tinggal bagi masyarakat.
Saya khawatir ke depan Jakarta sebagai Ibukota tidak menarik lagi dan tidak ramah untuk tempat hunian. Sebab lahan untuk perumahan dan permukiman di Jakarta semakin terbatas.
-- Suharso Monoarfa
Untuk itu, ke depan Pemerintah Daerah (Pemda) diharapkan mampu menggandeng serta merespons para pengembang agar konsep kawasan perumahan yang dibangun menjadi lebih tertata dengan baik sesuai peraturan daerah yang berlaku.
Hal tersebut disampaikan Menpera Suharso Monoarfa saat memberikan memberikan sambutan pada kegiatan Topping Off (Pengecoran Akhir Atap) Nifarro Apartment di Jakarta, Kamis (28/10). Hadir dalam kegiatan tersebut anggota DPR Enggartiasto Lukita, serta sejumlah direksi PT Putra Indonesia Bersama selaku pengembang proyek Niffaro Apartment dan perwakilan Bank BTN.
“Saya khawatir ke depan Jakarta sebagai Ibukota tidak menarik lagi dan tidak ramah untuk tempat hunian. Sebab lahan untuk perumahan dan permukiman di Jakarta semakin terbatas,” ujarnya.
Suharso menuturkan, masalah perumahan bagi masyarakat saat ini merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah dan menjadi bagian dari kebijakan nasional. Oleh karena itu, Pemda seharusnya mau merespons dengan baik dan secara konsisten meningkatkan program perumahan serta menggandeng pengembang di daerahnya masing-masing.
Jakarta saat ini telah menjadi tujuan masyarakat untuk bekerja dan bertempat tinggal. Penduduk di Jakarta bahkan semakin bertambah setiap tahunnya dan membuat kebutuhan perumahan semakin meningkat pula.
Diperkirakan pada tahun 2030 mendatang penduduk dunia yang tinggal di perkotaan mencapai sekitar 63 persen. Saat ini bahkan sudah 52 persen penduduk lebih memilih tinggal di kawasan perkotaan. Jakarta sendiri telah menjadi daerah urban sejak tahun 1960-an lalu. Tentunya Pemda harus terus mengantisipasi hal ini, khususnya penyediaan rumah bagi masyarakat yang terhubung dengan sarana transportasi publik yang memadai sehingga tidak terjadi kemacetan di mana-mana.
“Sudah saatnya pembangunan perumahan, khususnya di kawasan perkotaan dan padat penduduk dibangun secara vertikal. Kalau bisa pembangunan perumahan maupun rumah susun bisa diiringi dengan pembangunan sarana tranportasi publik yang baik sehingga aktifitas masyarakat bisa berjalan dengan baik dan lancar,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Menpera juga merasa priharin dengan banyaknya bencana alam yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Akibat tsunami di Mentawai dan letusan Gunung Merapi serta bencana banjir yang melanda Ibukota Jakarta membuat banyak rumah-rumah mayarakat mengalami kerusakan dan tidak nyaman untuk dihuni.
Meskipun menginginkan pembangunan perumahan secara vertikal berjalan dengan baik, Menpera juga ingin agar Pemda bersama pengembang mulai memperhatikan DED (Detil Enggeneering Design) terutama dalam pembangunan rumah susun. Sebab, berdasarkan berbagai masukan yang ada banyak pengelola rumah susun yang tidak memperhatikan keamanan khususnya bagi anak-anak.
Keberadaan badan pengelola tentunya sangat penting mengingat banyaknya penghuni di Rusun tersebut. Selain itu, orang tua juga harus memperhatikan anak-anak ketika bermain dan tidak membiarkan mereka memasukkan sesuatu dalam lift di Rusun.
“Ada masukan-masukan kepada saya terkait keamanan anak-anak di Rusun. Dari sekitar 100 anak-anak yang tinggal di Rusun sebanyak 16 anak sering terjebak di lift. Untuk itu perlu diantisipasi terkait keamananan anak-anak di Rusun agar mereka terhindar dari terjebak maupun terjepit di lift,” harapnya.
Pengen punya rumah sendiri? kini bukan hal yang susah. klik DISINI semua jadi mudah !!
Tidak ada komentar:
Posting Komentar